1. 09:17 27th May 2012

    Notes: 1

    Tags: budaya

    G A G A

    Tulisan ini adalah buah karya Bre Redana. Dimuat di Kompas, 27 Mei 2012. Astaga, tulisan ini keren banget.

    Agak sulit membayangkan dunia tanpa Lady Gaga sekarang. Era yang disebut era digital ini tidaklah mandul. Dia melahirkan putrinya, yang telah mengganti nama kelahirannya menjadi Lady Gaga. Musiknya yang dikategorikan techno, dipadu video, fashion, disertai ekstravaganza panggung menggema di klub mana saja, dari Kemang sampai Pattaya. Di Amerika, sampai muncul kajian akademik bernama ”sociology of fame” dengan kasus Lady Gaga.

    Sejak debut albumnya, The Fame (2008), Lady Gaga telah secara eksplisit menyatakan apa yang hendak dicapainya. Dia ungkapkan persepsinya mengenai arti ”fame” (ketersohoran) yang melanda umat dunia yang kian narsis sekarang. Baginya, ”fame” berbeda dari ”the fame”. ”Fame” secara umum hanya merupakan ketersohoran, popularitas, sebagai sesuatu yang dicari-cari, dipuja, tanpa peduli prosesnya. Asal kaya, asal gila belanja, asal tak malu mengumbar narsisme, Anda bisa terkenal.

    Itu berbeda dibanding ”the fame” yang ia maknakan berupa perasaan menjadi pesohor, yang ia ingin bagi kepada semua orang. Dalam kajian post-modernisme, ia seperti ingin mengasosiasikan dirinya dengan individu-individu yang selama ini dikategorikan ”the other” alias liyan. Yakni, mereka yang tidak bisa tebar pesona, taruhlah seperti Paris Hilton, Kim Kardashian, atau dalam lingkungan kita seperti wanita-wanita kaya yang suka mejeng di majalah-majalah gaya hidup. Untuk itu ia melakukan strategi jitu. Ia menyebut para penggemarnya ”my little monsters”—panggilan sayang, monster-monster kecilku….

    Seribu persen dia sadar melakukannya. Kesadaran itu bisa dilihat dari rentetan pernyataannya, ia ingin mendudukkan kembali kebudayaan pop pada tempatnya yang terhormat. Selama ini, menurut dia, teramat banyak distorsi, termasuk dalam ideologi budaya pinggiran di mana apa yang disebut ”lowbrow” yang sebenarnya telah terkomodifikasi.

    Yang ia puja bukan setan, melainkan Andy Warhol, ikon pop art di Amerika pada zamannya. Kepada koran Guardian dia pernah bilang: ”Saya berusaha keras untuk menjadi Warhol perempuan. Saya ingin membikin film, musik, fotografi, melukis suatu hari nanti, membikin museum instalasi seni….”

    Kalau dulu Warhol di New York membentuk markas bernama Factory, kini Lady Gaga bersama tim kreatifnya membentuk Haus of Gaga. Berbeda dibanding Warhol yang dulu cuma dikelilingi teman-teman dekat yakni para jetset, dengan Haus of Gaga, Lady Gaga menyatakan mengajak semua orang bergabung dengannya.

    Haus of Gaga bukan hanya tempat reriungan. Di sini proyek-proyek kreatif Lady Gaga digarap untuk memberi impresi serius pada dunia pop. Misalnya, ia mengenakan topi yang dibikin oleh arsitek kenamaan Frank Gehry, atau memainkan piano yang dilukis oleh seniman Damien Hirst. Bagi yang paham seni avant garde, siapa tak kenal nama-nama itu….

    Dari berbagai referensi, kecerdasan Lady Gaga terlihat sejak dia kanak-kanak. Semasa remaja ia murid dari sekolah menengah elite di New York, berlanjut ke New York University’s Tisch School of the Arts. Ia mengikuti studi mengenai dirinya dalam kajian ”the sociology of fame”. Itu terungkap dalam wawancara televisi ketika acara penganugerahan Grammy tahun lalu.

    ”… kalau Anda bertanya pada saya tentang the sociology of fame dan apa yang salah di- lakukan seorang artis, yang salah dilakukan artis adalah mereka bohong, dan saya tidak bohong.”

    Perhatian dia sepenuhnya tertuju pada dunia pop dan bagaimana menggarap serta mengelolanya. Sama sekali dia bukan Lady Gagal, tapi Lady Gaga. Ia telah menjadi resonansi sosial dari dunia hipermodern ini.

    Sebagai wartawan, sumpah saya bermimpi mewawancarainya. Bukan tentang setan dan pocong yang di sini tentu banyak ahlinya, tetapi tentang dinamika dunia pop.

     

  2. 19:50 25th May 2012

    Notes: 1

    Tags: Politikbudaya

    Belum (Sepenuhnya) Menjadi Indonesia

    Tulisan ini adalah buah karya Salahuddin Wahid, Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang. Dimuat di Kompas, 25 Mei 2012. Ah, sedih rasanya ketika Kyai yang cintai ini mulai membandingkan kondisi kini dengan kondisi di masa penjajahan dahulu. 

    Bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan bersama warga bernasib sama di wilayah Nusantara: dijajah oleh Belanda. Mereka hidup miskin, tidak mendapat pendidikan, tidak mempunyai hak sama dengan warga Belanda dan kaum priayi.

    Kekayaan alam Indonesia diisap oleh Belanda selama ratusan tahun. Dengan cultuurstelsel, Belanda memanfaatkan tanah di Nusantara untuk menghasilkan produk-produk yang dikirim ke Belanda, lalu dijual dan menghasilkan uang yang amat besar. Menurut Bung Karno, mengutip dari Prof van Gelderen, Kepala Central Kantoor voor de Statistiek, dalam pidato ”Indonesia Menggugat” (1930), kekayaan yang diangkut dari Indonesia per tahun setidaknya mencapai 1,5 miliar gulden (dalam nilai sekarang mungkin 50 miliar euro atau sekitar Rp 600 triliun).

    Mantan anggota Dewan Hindia Pruys van der Hoeven dalam buku Veerteg Jaren Indische Dienst menulis, ”Nasib orang Jawa dalam 40 tahun terakhir ini tidak banyak diperbaiki. Di luar kaum ningrat dan beberapa hamba negeri, hanya ada rakyat yang ”sekarang makan besok tidak”.

    Mantan Asisten Residen HEB Schmalhausen di dalam buku Over de Java en de Javanen menulis, ”Saya melihat dengan mata sendiri, bagaimana orang-orang perempuan sesudah berjalan beberapa jam, sampai di tempat yang dituju tidak bisa ikut mengetam padi karena terlalu banyak pekerja. Kami menghitung bahwa harga padi yang mereka terima sebagai upah paling banyak 0,09 gulden per hari.”

    Kalau nilai gulden dulu ekuivalen 50 kali nilai euro kini, upah tersebut ekuivalen Rp 50.000 per hari. Kalau nilainya 20 kali, upah tersebut ekuivalen Rp 20.000 per hari. Itu sedikit lebih tinggi daripada standar Bank Dunia bahwa yang punya pendapatan di bawah 2 dollar AS per hari tergolong miskin. Dengan standar tersebut, jumlah kelompok miskin 50 persen penduduk Indonesia atau di atas 120 juta orang. Bandingkan dengan Malaysia yang kelompok miskinnya sekitar 7 persen dari jumlah penduduk. Padahal, alam Indonesia lebih kaya dibandingkan dengan Malaysia.

    Fitrah manusia yang tinggal di wilayah Nusantara ialah bahwa mereka terdiri dari berbagai suku, etnis, dan ras. Ada ratusan suku hidup di wilayah itu. Mereka juga majemuk dalam hal agama. Ada sejumlah agama penduduk asli di sejumlah tempat.

    Perjuangan panjang sporadis secara militer melawan Belanda di beberapa daerah telah gagal. Muncullah kesadaran bahwa perjuangan merebut kemerdekaan harus dilakukan bersama-sama dalam bidang politik.

    Syukur ada cukup banyak pemuda yang mendapat pendidikan tinggi dari berbagai suku dan agama. Mereka berjuang mempersatukan warga Nusantara dengan beragam latar belakang.

    Ikatan kebersamaan

    Menurut Bung Karno, Bapak Nasionalisme Indonesia adalah EFE Douwes Dekker (Setiabudi). Bersama Dr Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, Setiabudi telah berpikir tentang suatu bangsa yang bukan diikat oleh sentimen primordial, kesamaan agama atau geografis, melainkan proklamasi sederhana tentang rasa kesetiakawanan bangsa yang membebaskan.

    Bung Hatta dan kawan-kawan melalui Perhimpunan Indonesia di Belanda pada 1924 menerbitkan jurnal Indonesia Merdeka. Mahasiswa Jawa di Al-Azhar Kairo pada 1922 bergabung dalam Kesejahteraan Mahasiswa Jawa Al-Azhar. Mereka juga membaca jurnal Indonesia Merdeka.

    Pernyataan prinsip Perhimpunan Indonesia perlu kita catat: ”Masa depan bangsa Indonesia hanya terletak pada didirikannya satu bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab pada amanat rakyat karena hanya bentuk pemerintahan itulah yang bisa diterima. Hanya Indonesia yang bersatu dan mengesampingkan perbedaan yang mampu mematahkan kekuatan penguasa yang menjajah. Tujuan bersama Perhimpunan Indonesia berdasar pada kesadaran dan bertumpu pada kekuatan aksi massa nasionalistis”.

    Kongres Pemuda 1928 menjadi wadah bagi sejumlah pemuda terpelajar sebagai representasi dari ratusan suku di seluruh Nusantara untuk bersumpah bahwa mereka mempunyai tanah tumpah darah yang satu, yaitu Indonesia; mempunyai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia; dan mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pencapaian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia adalah suatu capaian luar biasa.

    Para pendiri bangsa menyadari realitas kebinekaan tersebut dan menetapkan Pancasila menjadi landasan bersama yang mempersatukan warga multimajemuk menjadi suatu bangsa. Masalah hubungan agama (Islam) dan negara dapat diselesaikan untuk sementara pada 1945 dan diselesaikan tuntas secara formal pada 1984 setelah NU menghasilkan dokumen Hubungan Islam dan Pancasila yang diikuti ormas dan orpol Islam.

    Indonesia gagasan ideal

    Roh keindonesiaan termaktub dalam Pembukaan UUD yang mengandung Pancasila. Untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa, didirikan negara Republik Indonesia yang tujuannya dijelaskan di dalam Pembukaan UUD. Negara secara konkret diwakili pemerintah dan lembaga negara lain. Gagasan itu terasa ideal sehingga oleh Benedict Anderson dianggap sebagai ”the imagined community”.

    Ada beberapa aspek yang bisa menjadi ukuran sejauh mana kita telah menjadi Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Juga mengelola secara baik keragaman agama, suku, etnis, dan ras.

    Banyak contoh bahwa kita tidak mampu melindungi warga negara yang terpaksa bekerja di luar negeri karena sulitnya mencari pekerjaan di Tanah Air.

    Masalah hubungan antarsuku sudah tidak jadi masalah. Perkawinan antarsuku sudah amat biasa. Namun, yang sekarang kita saksikan ialah munculnya sentimen kedaerahan dalam kaitan politik. Sentimen anti-Tionghoa sudah jauh berkurang dan budaya Tionghoa bahkan menjadi bagian dari budaya kita setelah Imlek diakui sebagai hari libur.

    Namun, ada masalah dalam hubungan antarumat beragama dan antarumat Islam. Yang masih hangat ialah masalah GKI Yasmin di Bogor, warga anggota jemaah Ahmadiyah Indonesia di sejumlah tempat, dan pengikut Syiah di Sampang.

    Banyak umat Islam dan tokoh-tokohnya tidak mampu memisahkan atau membedakan antara masalah keagamaan dan masalah kenegaraan. Kasus yang menimpa warga Syiah di Sampang menunjukkan bahwa warga hanya memakai hukum Islam (menurut tafsiran mereka) sebagai dasar tindakan, tanpa mau tahu bahwa warga pengikut Syiah itu warga negara Indonesia yang punya hak untuk hidup.

    Keadilan belum hadir di Indonesia, baik dalam masalah hukum maupun sosial ekonomi. Kita semua tahu bahwa lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, sulit diharapkan.

    Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pencuri sandal jepit dan buah tidak berharga diadili, tetapi koruptor banyak yang dibebaskan. Hukum kalah oleh uang, kalah oleh kekuasaan, dan kalah oleh tekanan massa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan empat sila lain, adalah yang paling sedikit mendapat perhatian.

    Cerdaskan bangsa

    Yang harus dicerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar orang per orang. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti menghilangkan sikap bangsa terjajah, sikap inlander yang terbelenggu oleh keterjajahan, tidak punya harga diri, minder, dan fatalis. Kehidupan bangsa yang cerdas tentu mensyaratkan adanya harga diri, harkat, martabat, kejujuran, rasa saling percaya, kemandirian, kepandaian, sikap tidak mudah menyerah, produktif, hemat, dan keadilan. Kehidupan bangsa yang cerdas akan membuat kita menjadi bangsa kuat.

    Tujuan itu dicapai dengan pelaksanaan dari kebijakan pendidikan yang ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia. UUD Pasal 28C angka (1) menjelaskan bahwa ”setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia.

    Pasal 11 Ayat 1 dari UU No 20/2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan bahwa ”Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

    Sampai kini ada sekitar 20 juta anak usia 7-15 tahun yang belum tersentuh pendidikan dasar. Ada sekitar 8 juta anak usia 16-20 tahun yang tidak dapat menikmati pendidikan menengah. Sekitar 3 juta tamatan sekolah menengah tidak bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Dua pertiga tenaga kerja hanya tamat SMP.

    Hasil uji kompetensi awal guru yang akan ikut sertifikasi pada 2012 (10 persen dari jumlah guru) menunjukkan bahwa rata-rata untuk SD mencapai angka 36,86; untuk SMP 46,15; SMA 51,35. Kompetensi yang rendah dari para guru membuat siswa tidak siap menghadapi ujian nasional sehingga mereka stres.

    Pendidikan adalah kunci untuk menyiapkan anak bangsa sebagai aset sesungguhnya dari bangsa Indonesia. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia non-produktif harus dimanfaatkan dengan baik. Kita harus memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan mutu guru, termasuk guru swasta yang berjumlah hampir 1 juta orang.

    Dengan melihat beberapa fakta di atas, menurut saya kita baru 15 persen menjadi Indonesia. Kenyataan pahit itu terjadi karena maraknya korupsi dalam arti luas (penyalahgunaan kekuasaan) dan kebijakan yang tidak prorakyat.

     

  3. 09:34 22nd May 2012

    Notes: 12

    Tags: budayaPolitik

    image: Download

    Dokter, Untuk Apa dan Untuk Siapa? Kompas, 22 Mei 2012 Biaya kuliah pada program studi pendidikan dokter di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, lebih mahal dibandingkan program studi lain. Sumbangan pembinaan pendidikan per semester bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Uang pangkal yang dibayarkan saat pertama kali masuk bisa mencapai ratusan juta rupiah. Mahalnya biaya kuliah pendidikan dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi, sangat terasa sejak reformasi, khususnya sejak perguruan tinggi mendapat status badan hukum milik negara. Di masa Orde Baru, biaya kuliah fakultas kedokteran khususnya di universitas negeri relatif terjangkau, termasuk bagi masyarakat kurang mampu. Besarnya dana yang diperoleh dari pendidikan dokter membuat banyak universitas mengajukan pendirian fakultas kedokteran. Jumlah fakultas kedokteran pun melonjak drastis 2008-2010. Dalam rentang dua tahun, jumlah fakultas kedokteran naik 38 persen dari 52 menjadi 72 fakultas. ”Tak sedikit yang ingin membuka fakultas kedokteran untuk menjadi revenue (pendapatan) bagi universitasnya. Pendidikan kedokteran dianggap sebagai penghasil uang,” kata Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Menaldi Rasmin dalam diskusi. Meski baru berdiri, banyak fakultas kedokteran menerima mahasiswa baru sampai 100 mahasiswa per tahun. Padahal, ketentuan maksimum jumlah mahasiswa yang boleh diterima pada tahun pertama fakultas kedokteran hanya 50 mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang besar tak didukung rasio dosen dan mahasiswa 1 : 10 untuk tahap preklinik dan 1 : 5 untuk tahap klinik. Alat peraga dan peralatan laboratorium lain juga tak memadai, demikian pula rumah sakit pendidikan yang dimiliki. Ini membuat KKI menghentikan pemberian izin pendirian fakultas kedokteran baru meski banyak pihak menentang. Pertimbangan lain, dengan jumlah lulusan dokter 8.500 orang per tahun dari 52 fakultas yang sudah menghasilkan lulusan, ditargetkan akan ada 100.000 dokter pada tahun 2015. Ini akan membuat rasio dokter dibandingkan penduduk 1 : 2.500, sesuai rasio ideal Organisasi Kesehatan Dunia. Mahalnya pendidikan dokter berimplikasi pada banyak hal, mulai dari kualitas mahasiswa yang masuk, kualitas lulusan yang dihasilkan, hingga dampak pada sistem kesehatan dan pemenuhan hak rakyat untuk hidup sehat. Dokter menumpuk di kota besar dan enggan bertugas di daerah, apalagi daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Keinginan mengembalikan biaya pendidikan dokter yang besar dan niat melanjutkan pendidikan dokter spesialis yang sangat mahal membuat banyak praktik kedokteran yang menyalahi disiplin dan etika dokter. Praktik menyimpang itu antara lain diagnosis serampangan, peresepan dan pemeriksaan laboratorium yang tak rasional, hingga perselingkuhan dokter dengan perusahaan farmasi. Mahalnya biaya pendidikan itu coba diatasi DPR dengan mengajukan RUU Pendidikan Kedokteran yang kini masih dibahas. Dalam draf edisi awal April 2012 disebutkan mahasiswa kedokteran dapat menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah (pemda), fakultas, ataupun pihak lain. Kata ”dapat” itu dinilai Ikatan Dokter Indonesia menunjukkan ketidaktegasan negara dalam menjamin pembiayaan pendidikan dokter. RUU mengharuskan lulusan dokter dan dokter spesialis, baik dokter umum maupun dokter gigi, ikut program wajib kerja atau penempatan. Ini berlaku bagi lulusan fakultas kedokteran yang menerima beasiswa atau lulusan perguruan tinggi yang menerima subsidi negara. Menggantungkan harapan pada pemda untuk turut membiayai pendidikan dokter, sulit. Pemda lebih suka membangun rumah sakit baru atau puskesmas karena hasil langsung terlihat. Tenaga strategis Kerumitan ini bertumpu dari ketidakjelasan pemerintah dalam memandang fungsi dokter. Pentingnya fungsi dokter menjaga kesehatan seluruh warga negara sama halnya dengan fungsi tentara yang menjaga pertahanan dan keamanan negara atau polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pendidikan tentara dan polisi tak menimbulkan masalah karena semua biaya ditanggung negara. Lulusan akademi militer ataupun akademi kepolisian pun dapat ditempatkan dan dipindahkan ke seluruh wilayah Tanah Air karena negara menjadikan tentara dan polisi sebagai tenaga strategis, sedangkan dokter belum. Pasal 34 Ayat 3 Perubahan Keempat UUD 1945 menyebutkan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Amal Chalik Sjaaf mengatakan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ini bukan hanya gedung atau tempat tidur pasien, melainkan juga penyediaan peralatan medik dan tenaga kesehatan. ”Ini berarti, semua tenaga kesehatan itu, termasuk dokter, adalah tenaga strategis,” katanya. Artinya, posisi dokter setara tentara dan polisi. Karena itu, biaya pendidikan dokter harus ditanggung negara. Hanya dengan cara ini, negara dapat ”memaksa” dokter untuk bertugas di seluruh pelosok Nusantara. Pemerataan dokter mendesak dilakukan karena setiap warga negara berhak untuk hidup sehat. Jika tidak segera dilakukan, pelaksanaan sistem jaminan kesehatan semesta pada 2014 yang memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin dan kurang mampu terancam gagal akibat tidak ada dokter di daerah-daerah tertentu. Di negara lain yang lebih kapitalis, seperti Singapura, 80 persen biaya pendidikan dokter ditanggung negara. Sisanya, mahasiswa dapat meminjam dari bank dengan bunga yang ditekan negara seminimal mungkin. Tak ada aturan mereka harus bekerja untuk Pemerintah Singapura. Namun, mereka selalu diingatkan yang membiayai kuliah mereka adalah rakyat. Jika mahasiswa kedokteran di Indonesia tetap diwajibkan menanggung sebagian besar biaya pendidikannya, keharusan bertugas di daerah terpencil merupakan hal yang tidak adil. Apalagi, jika tidak ada kejelasan jenjang karier dan pendidikan lanjutan bagi mereka. Gerakan bayar balik Di tengah sikap pemerintah yang cenderung menyerahkan pembiayaan pendidikan mahasiswa kedokteran pada mekanisme pasar, para dokter senior yang sudah sukses dapat mengambil peran dengan membantu pembiayaan pendidikan calon-calon dokter baru. Dokter-dokter senior yang dulu pernah menikmati biaya pendidikan murah karena disubsidi besar-besaran oleh negara dapat membantu dengan melakukan gerakan bayar balik. Usulan ini disampaikan pendiri sekaligus Ketua Yayasan Indonesia Mengajar yang juga Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. Gerakan bayar balik merupakan modifikasi dari sistem beasiswa yang dikelola melalui sistem asuransi. Jika bantuan diberikan dalam bentuk beasiswa konvensional seperti saat ini, saat mahasiswa penerima beasiswa lulus, dana yang ada akan habis. Namun, jika dikelola seperti asuransi, dana yang ada dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga tidak perlu setiap tahun menggelontorkan dana bagi mahasiswa lain. Apa pun mekanisme pembiayaannya, pendidikan dokter harus mampu menghasilkan dokter yang berintegritas serta memiliki kemampuan, disiplin, dan etika yang tinggi. Karena di tangan dokterlah, kesehatan rakyat Indonesia dipertaruhkan. Hanya dengan masyarakat yang sehat, ekonomi bangsa dapat tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Dokter, Untuk Apa dan Untuk Siapa?

    Kompas, 22 Mei 2012

    Biaya kuliah pada program studi pendidikan dokter di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, lebih mahal dibandingkan program studi lain.

    Sumbangan pembinaan pendidikan per semester bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Uang pangkal yang dibayarkan saat pertama kali masuk bisa mencapai ratusan juta rupiah. Mahalnya biaya kuliah pendidikan dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi, sangat terasa sejak reformasi, khususnya sejak perguruan tinggi mendapat status badan hukum milik negara. Di masa Orde Baru, biaya kuliah fakultas kedokteran khususnya di universitas negeri relatif terjangkau, termasuk bagi masyarakat kurang mampu.

    Besarnya dana yang diperoleh dari pendidikan dokter membuat banyak universitas mengajukan pendirian fakultas kedokteran. Jumlah fakultas kedokteran pun melonjak drastis 2008-2010. Dalam rentang dua tahun, jumlah fakultas kedokteran naik 38 persen dari 52 menjadi 72 fakultas.

    ”Tak sedikit yang ingin membuka fakultas kedokteran untuk menjadi revenue (pendapatan) bagi universitasnya. Pendidikan kedokteran dianggap sebagai penghasil uang,” kata Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Menaldi Rasmin dalam diskusi.

    Meski baru berdiri, banyak fakultas kedokteran menerima mahasiswa baru sampai 100 mahasiswa per tahun. Padahal, ketentuan maksimum jumlah mahasiswa yang boleh diterima pada tahun pertama fakultas kedokteran hanya 50 mahasiswa.

    Jumlah mahasiswa yang besar tak didukung rasio dosen dan mahasiswa 1 : 10 untuk tahap preklinik dan 1 : 5 untuk tahap klinik. Alat peraga dan peralatan laboratorium lain juga tak memadai, demikian pula rumah sakit pendidikan yang dimiliki. Ini membuat KKI menghentikan pemberian izin pendirian fakultas kedokteran baru meski banyak pihak menentang. Pertimbangan lain, dengan jumlah lulusan dokter 8.500 orang per tahun dari 52 fakultas yang sudah menghasilkan lulusan, ditargetkan akan ada 100.000 dokter pada tahun 2015. Ini akan membuat rasio dokter dibandingkan penduduk 1 : 2.500, sesuai rasio ideal Organisasi Kesehatan Dunia.

    Mahalnya pendidikan dokter berimplikasi pada banyak hal, mulai dari kualitas mahasiswa yang masuk, kualitas lulusan yang dihasilkan, hingga dampak pada sistem kesehatan dan pemenuhan hak rakyat untuk hidup sehat. Dokter menumpuk di kota besar dan enggan bertugas di daerah, apalagi daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Keinginan mengembalikan biaya pendidikan dokter yang besar dan niat melanjutkan pendidikan dokter spesialis yang sangat mahal membuat banyak praktik kedokteran yang menyalahi disiplin dan etika dokter.

    Praktik menyimpang itu antara lain diagnosis serampangan, peresepan dan pemeriksaan laboratorium yang tak rasional, hingga perselingkuhan dokter dengan perusahaan farmasi.

    Mahalnya biaya pendidikan itu coba diatasi DPR dengan mengajukan RUU Pendidikan Kedokteran yang kini masih dibahas. Dalam draf edisi awal April 2012 disebutkan mahasiswa kedokteran dapat menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah (pemda), fakultas, ataupun pihak lain. Kata ”dapat” itu dinilai Ikatan Dokter Indonesia menunjukkan ketidaktegasan negara dalam menjamin pembiayaan pendidikan dokter.

    RUU mengharuskan lulusan dokter dan dokter spesialis, baik dokter umum maupun dokter gigi, ikut program wajib kerja atau penempatan. Ini berlaku bagi lulusan fakultas kedokteran yang menerima beasiswa atau lulusan perguruan tinggi yang menerima subsidi negara.

    Menggantungkan harapan pada pemda untuk turut membiayai pendidikan dokter, sulit. Pemda lebih suka membangun rumah sakit baru atau puskesmas karena hasil langsung terlihat.

    Tenaga strategis

    Kerumitan ini bertumpu dari ketidakjelasan pemerintah dalam memandang fungsi dokter. Pentingnya fungsi dokter menjaga kesehatan seluruh warga negara sama halnya dengan fungsi tentara yang menjaga pertahanan dan keamanan negara atau polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pendidikan tentara dan polisi tak menimbulkan masalah karena semua biaya ditanggung negara. Lulusan akademi militer ataupun akademi kepolisian pun dapat ditempatkan dan dipindahkan ke seluruh wilayah Tanah Air karena negara menjadikan tentara dan polisi sebagai tenaga strategis, sedangkan dokter belum.

    Pasal 34 Ayat 3 Perubahan Keempat UUD 1945 menyebutkan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Amal Chalik Sjaaf mengatakan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ini bukan hanya gedung atau tempat tidur pasien, melainkan juga penyediaan peralatan medik dan tenaga kesehatan. ”Ini berarti, semua tenaga kesehatan itu, termasuk dokter, adalah tenaga strategis,” katanya.

    Artinya, posisi dokter setara tentara dan polisi. Karena itu, biaya pendidikan dokter harus ditanggung negara. Hanya dengan cara ini, negara dapat ”memaksa” dokter untuk bertugas di seluruh pelosok Nusantara.

    Pemerataan dokter mendesak dilakukan karena setiap warga negara berhak untuk hidup sehat. Jika tidak segera dilakukan, pelaksanaan sistem jaminan kesehatan semesta pada 2014 yang memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin dan kurang mampu terancam gagal akibat tidak ada dokter di daerah-daerah tertentu.

    Di negara lain yang lebih kapitalis, seperti Singapura, 80 persen biaya pendidikan dokter ditanggung negara. Sisanya, mahasiswa dapat meminjam dari bank dengan bunga yang ditekan negara seminimal mungkin. Tak ada aturan mereka harus bekerja untuk Pemerintah Singapura. Namun, mereka selalu diingatkan yang membiayai kuliah mereka adalah rakyat. Jika mahasiswa kedokteran di Indonesia tetap diwajibkan menanggung sebagian besar biaya pendidikannya, keharusan bertugas di daerah terpencil merupakan hal yang tidak adil. Apalagi, jika tidak ada kejelasan jenjang karier dan pendidikan lanjutan bagi mereka.

    Gerakan bayar balik

    Di tengah sikap pemerintah yang cenderung menyerahkan pembiayaan pendidikan mahasiswa kedokteran pada mekanisme pasar, para dokter senior yang sudah sukses dapat mengambil peran dengan membantu pembiayaan pendidikan calon-calon dokter baru. Dokter-dokter senior yang dulu pernah menikmati biaya pendidikan murah karena disubsidi besar-besaran oleh negara dapat membantu dengan melakukan gerakan bayar balik.

    Usulan ini disampaikan pendiri sekaligus Ketua Yayasan Indonesia Mengajar yang juga Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. Gerakan bayar balik merupakan modifikasi dari sistem beasiswa yang dikelola melalui sistem asuransi.

    Jika bantuan diberikan dalam bentuk beasiswa konvensional seperti saat ini, saat mahasiswa penerima beasiswa lulus, dana yang ada akan habis. Namun, jika dikelola seperti asuransi, dana yang ada dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga tidak perlu setiap tahun menggelontorkan dana bagi mahasiswa lain. Apa pun mekanisme pembiayaannya, pendidikan dokter harus mampu menghasilkan dokter yang berintegritas serta memiliki kemampuan, disiplin, dan etika yang tinggi. Karena di tangan dokterlah, kesehatan rakyat Indonesia dipertaruhkan. Hanya dengan masyarakat yang sehat, ekonomi bangsa dapat tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

     

  4. 09:32

    Notes: 3

    Tags: budayaPolitik

    image: Download

    Mencetak Dokter Paripurna Kompas, 22 Mei 2012 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia adalah STOVIA awal abad XX. Inilah lembaga pendidikan kedokteran bagi anak pribumi yang kiprah mahasiswanya menjadi cikal kebangkitan bangsa. Di STOVIA, terbukalah pikiran Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan kawan-kawan sehingga mereka membentuk Boedi Oetomo. Organisasi yang berupaya memberdayakan akal budi rakyat melalui pendidikan ini mengawali upaya membangun negara-bangsa yang merdeka dan sejahtera. Namun, warisan mereka kian samar 100 tahun kemudian. Semangat para dokter masa perjuangan yang penuh dedikasi—yang memikirkan pengentasan orang miskin dan bukan sekadar memberantas penyakit, yang mencari jalan buat mencerdaskan rakyat dan bukan sekadar menunggu orang datang berobat—tak lagi berkobar. Dengan kata lain, dulu dokter menjadi agent of change, development, and treatment sekaligus, sedangkan kini lebih banyak dijumpai dokter yang hanya menjadi agent of treatment. Kondisi yang dihadapi Berbagai kondisi riil menjadi faktor perubahan ini. Pendidikan kedokteran yang semakin mahal, hilangnya sistem pendistribusian dokter ke pelosok, dan perubahan fungsi rumah sakit menjadi tempat mencari untung adalah sebagian dari penyebab pragmatisme para dokter. Ketidaksiapan dokter ataupun rumah sakit menyikapi perkembangan zaman membuat institusi kesehatan dan para dokternya mendapat banyak sorotan. Catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan, tahun 2010 ada 7 pengaduan (1,2 persen) tentang layanan kesehatan dari 590 pengaduan. Jika dibandingkan dengan dengan Malaysia dan Hongkong, sebenarnya jumlah pengaduan di Indonesia lebih besar secara persentase. Pada 2009, Pusat Pelayanan Konsumen Nasional Malaysia menerima 262 pengaduan tentang layanan kesehatan (0,8 persen) dari total 32.000 pengaduan. Sementara Konsil Konsumen Hongkong menerima 27.517 pengaduan tahun 2011. Dari jumlah itu, 239 mengadukan layanan kesehatan (0,8 persen).      Sedikitnya pengaduan di Indonesia bisa jadi karena kebiasaan membuat pengaduan (complaint habit) kita memang rendah, selain respons lembaga yang diadukan juga kontraproduktif. Kasus Prita adalah contoh yang membuat orang malas mengadu, padahal suara konsumen juga diperlukan untuk perbaikan kualitas pelayanan. Menurut Ketua YLKI Sudaryatmo, pengaduan pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan fenomena gunung es karena persentasenya besar. Masalah lain adalah komodifikasi layanan kesehatan. Di sejumlah kota besar, banyak rumah sakit yang dikelola badan hukum komersial dalam bentuk perseroan terbatas (PT) sehingga berorientasi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sempat menetapkan perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Pasar Rebo, dan Yayasan RS Haji Jakarta menjadi perseroan terbatas. Untunglah ada permohonan uji materi ke Mahkamah Agung oleh sejumlah masyarakat dan lembaga sehingga peraturan daerah yang sudah ditetapkan itu dibatalkan. Komodifikasi rumah sakit berdampak langsung kepada dokter sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Kepercayaan dan terutama ketidakpahaman pasien terhadap penanganan masalah kesehatan membuat dokter cenderung bertindak tidak mulia. Sudah banyak pasien yang mengeluhkan pemberian obat berlebihan, penggunaan alat kesehatan, atau bahkan rekomendasi untuk rawat inap yang sebenarnya tidak perlu. Mencari dokter paripurna Karut-marut pelayanan kesehatan ini bukannya tak disadari. Di antara para dokter yang melupakan tugas utamanya—mengutamakan kesejahteraan pasien dengan tetap menghargai otonomi pasien dan keadilan sosial—masih banyak dokter yang berusaha mengembalikan layanan kesehatan pada integritas dan profesionalitas profesi kedokteran. Merekalah yang terus berupaya mengembalikan kinerja dokter ke arah yang ideal. Di antaranya ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. KKI berfungsi untuk memberi perlindungan, mempertahankan, dan meningkatkan mutu pelayanan medis kepada pasien. Inilah yang kemudian diimplementasikan dalam mengatur sistem layanan kesehatan dan menjamin mutu internal profesi. Menurut Ketua KKI Menaldi Rasmin, di sinilah kemudian pentingnya uji kompetensi dokter. Meski memicu kontroversi, uji ini penting karena setiap dokter harus memiliki integritas dan kemampuan layanan primer sesuai dengan sumpahnya. Dokter yang lulus uji kompetensi memegang surat tanda registrasi (STR) yang menjadi tanda jaminan negara terhadap etika, kompetensi, dan disiplin terhadap seorang dokter. STR kemudian digunakan untuk mencari surat izin profesi dan surat izin praktik. Surat-surat ini harus diperbarui secara berkala dan bisa dicabut jika seorang dokter dianggap bersalah dalam sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Intinya, ada banyak peraturan yang membatasi agar seorang dokter dapat menjalankan prinsip-prinsip fundamentalisme kedokteran. Pembenahan menyeluruh Hal yang juga penting dikembangkan dokter adalah kemampuannya untuk berkomunikasi. Banyaknya pasien yang memilih berobat ke luar negeri sering terjadi karena dokternya tidak menyampaikan persoalan kesehatan yang dihadapi pasien secara mudah, ramah, dan gamblang. Padahal, dari sisi kemampuan, dokter-dokter Indonesia tidak kalah dari luar negeri. Di sisi lain, ada banyak hal yang harus dibenahi bersama para pemangku kepentingan lain. Di antaranya, yang cukup mendasar, mengubah sistem fee for service ke sistem kapitasi yang didukung asuransi. Karena itu, kita perlu mendorong agar Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) segera diimplementasikan. SJSN tidak hanya menjamin pembiayaan, tetapi juga memeratakan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Para dokter yang berlomba-lomba menjadi dokter spesialis karena lebih bergengsi dan sekaligus lebih laku akan kembali memperkuat kemampuan layanan primer seiring dengan berjalannya sistem rujukan. Maka, kembali ke para dokter STOVIA yang mengawali pergerakan bangsa Indonesia dengan teladan keutamaan budi, kini saatnya dokter kembali mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan pelayanan kesehatan yang bermutu.

    Mencetak Dokter Paripurna

    Kompas, 22 Mei 2012

    Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia adalah STOVIA awal abad XX. Inilah lembaga pendidikan kedokteran bagi anak pribumi yang kiprah mahasiswanya menjadi cikal kebangkitan bangsa.

    Di STOVIA, terbukalah pikiran Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan kawan-kawan sehingga mereka membentuk Boedi Oetomo. Organisasi yang berupaya memberdayakan akal budi rakyat melalui pendidikan ini mengawali upaya membangun negara-bangsa yang merdeka dan sejahtera.

    Namun, warisan mereka kian samar 100 tahun kemudian. Semangat para dokter masa perjuangan yang penuh dedikasi—yang memikirkan pengentasan orang miskin dan bukan sekadar memberantas penyakit, yang mencari jalan buat mencerdaskan rakyat dan bukan sekadar menunggu orang datang berobat—tak lagi berkobar. Dengan kata lain, dulu dokter menjadi agent of change, development, and treatment sekaligus, sedangkan kini lebih banyak dijumpai dokter yang hanya menjadi agent of treatment.

    Kondisi yang dihadapi

    Berbagai kondisi riil menjadi faktor perubahan ini. Pendidikan kedokteran yang semakin mahal, hilangnya sistem pendistribusian dokter ke pelosok, dan perubahan fungsi rumah sakit menjadi tempat mencari untung adalah sebagian dari penyebab pragmatisme para dokter.

    Ketidaksiapan dokter ataupun rumah sakit menyikapi perkembangan zaman membuat institusi kesehatan dan para dokternya mendapat banyak sorotan. Catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan, tahun 2010 ada 7 pengaduan (1,2 persen) tentang layanan kesehatan dari 590 pengaduan.

    Jika dibandingkan dengan dengan Malaysia dan Hongkong,

    sebenarnya jumlah pengaduan di Indonesia lebih besar secara persentase. Pada 2009, Pusat Pelayanan Konsumen Nasional Malaysia menerima 262 pengaduan tentang layanan kesehatan (0,8 persen) dari total 32.000 pengaduan. Sementara Konsil Konsumen Hongkong menerima 27.517 pengaduan tahun 2011. Dari jumlah itu, 239 mengadukan layanan kesehatan (0,8 persen).

         Sedikitnya pengaduan di Indonesia bisa jadi karena kebiasaan membuat pengaduan (complaint habit) kita memang rendah, selain respons lembaga yang diadukan juga kontraproduktif. Kasus Prita adalah contoh yang membuat orang malas mengadu, padahal suara konsumen juga diperlukan untuk perbaikan kualitas pelayanan. Menurut Ketua YLKI Sudaryatmo, pengaduan pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan fenomena gunung es karena persentasenya besar.

    Masalah lain adalah komodifikasi layanan kesehatan. Di sejumlah kota besar, banyak rumah sakit yang dikelola badan hukum komersial dalam bentuk perseroan terbatas (PT) sehingga berorientasi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sempat menetapkan perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Pasar Rebo, dan Yayasan RS Haji Jakarta menjadi perseroan terbatas. Untunglah ada permohonan uji materi ke Mahkamah Agung oleh sejumlah masyarakat dan lembaga sehingga peraturan daerah yang sudah ditetapkan itu dibatalkan.

    Komodifikasi rumah sakit berdampak langsung kepada dokter sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Kepercayaan dan terutama ketidakpahaman pasien terhadap penanganan masalah kesehatan membuat dokter cenderung bertindak tidak mulia. Sudah banyak pasien yang mengeluhkan pemberian obat berlebihan, penggunaan alat kesehatan, atau bahkan rekomendasi untuk rawat inap yang sebenarnya tidak perlu.

    Mencari dokter paripurna

    Karut-marut pelayanan kesehatan ini bukannya tak disadari. Di antara para dokter yang melupakan tugas utamanya—mengutamakan kesejahteraan pasien dengan tetap menghargai otonomi pasien dan keadilan sosial—masih banyak dokter yang berusaha mengembalikan layanan kesehatan pada integritas dan profesionalitas profesi kedokteran. Merekalah yang terus berupaya mengembalikan kinerja dokter ke arah yang ideal.

    Di antaranya ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. KKI berfungsi untuk memberi perlindungan, mempertahankan, dan meningkatkan mutu pelayanan medis kepada pasien. Inilah yang kemudian diimplementasikan dalam mengatur sistem layanan kesehatan dan menjamin mutu internal profesi.

    Menurut Ketua KKI Menaldi Rasmin, di sinilah kemudian pentingnya uji kompetensi dokter. Meski memicu kontroversi, uji ini penting karena setiap dokter harus memiliki integritas dan kemampuan layanan primer sesuai dengan sumpahnya. Dokter yang lulus uji kompetensi memegang surat tanda registrasi (STR) yang menjadi tanda jaminan negara terhadap etika, kompetensi, dan disiplin terhadap seorang dokter. STR kemudian digunakan untuk mencari surat izin profesi dan surat izin praktik.

    Surat-surat ini harus diperbarui secara berkala dan bisa dicabut jika seorang dokter dianggap bersalah dalam sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Intinya, ada banyak peraturan yang membatasi agar seorang dokter dapat menjalankan prinsip-prinsip fundamentalisme kedokteran.

    Pembenahan menyeluruh

    Hal yang juga penting dikembangkan dokter adalah kemampuannya untuk berkomunikasi. Banyaknya pasien yang memilih berobat ke luar negeri sering terjadi karena dokternya tidak menyampaikan persoalan kesehatan yang dihadapi pasien secara mudah, ramah, dan gamblang. Padahal, dari sisi kemampuan, dokter-dokter Indonesia tidak kalah dari luar negeri.

    Di sisi lain, ada banyak hal yang harus dibenahi bersama para pemangku kepentingan lain. Di antaranya, yang cukup mendasar, mengubah sistem fee for service ke sistem kapitasi yang didukung asuransi. Karena itu, kita perlu mendorong agar Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) segera diimplementasikan. SJSN tidak hanya menjamin pembiayaan, tetapi juga memeratakan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Para dokter yang berlomba-lomba menjadi dokter spesialis karena lebih bergengsi dan sekaligus lebih laku akan kembali memperkuat kemampuan layanan primer seiring dengan berjalannya sistem rujukan.

    Maka, kembali ke para dokter STOVIA yang mengawali pergerakan bangsa Indonesia dengan teladan keutamaan budi, kini saatnya dokter kembali mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan pelayanan kesehatan yang bermutu.

     

  5. 09:31

    Notes: 1

    Tags: budayaPolitik

    image: Download

    Mengabdi Sebagai Kehormatan Kompas, 22 Mei 2012 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup dalam standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka dan keluarganya, termasuk hak mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, kesehatan merupakan hak setiap orang. Tentunya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana guna menjamin kesehatan penduduk, termasuk tenaga kesehatan. Namun, hasil survei Departemen Kesehatan tahun 2007 di 78 kabupaten dari 17 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 30 persen dari 7.500 puskesmas di daerah terpencil tidak punya tenaga dokter. Berdasarkan data yang diungkapkan Bambang Sardjono, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi, sebanyak 25 persen dari 9.323 puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter. Artinya, sedikitnya 2.330 puskesmas tidak ada dokter. Hal itu terutama terjadi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau kecil terdepan dan terluar. Distribusi tenaga kesehatan merupakan masalah selain pembiayaan kesehatan, terutama setelah era Reformasi dan desentralisasi. Dokter, perawat, dan bidan yang ada cenderung berkumpul di kota-kota besar. Desentralisasi mempersulit penyebaran tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kota/kabupaten terpencil dan miskin tidak mampu memberikan insentif untuk menarik tenaga kesehatan bekerja di daerahnya. Desentralisasi yang semula diharapkan mampu memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, dalam kenyataan belum sepenuhnya berjalan dan bahkan memunculkan euforia di daerah yang mengakibatkan pembangunan kesehatan terkendala. Sebagai contoh, rendahnya anggaran pembangunan kesehatan dan penunjukan kepala dinas kesehatan yang bukan sarjana kesehatan masyarakat atau dokter, melainkan sarjana sosial, sarjana agama, dan sebagainya. Mereka menjabat karena kedekatan dengan kepala daerah. Memang tidak mudah menggerakkan tenaga kesehatan untuk berkarya di daerah terpencil dan tertinggal di tengah dunia yang condong pada materialisme. Di satu sisi, dokter diharapkan mengabdi pada kemanusiaan. Di sisi lain, dokter dianggap representasi kesuksesan dengan rumah dan kendaraan bagus. Situasi ini menjadi kegelisahan pada sebagian dokter. Semangat dokter, yang berakar pada kata dosere (bahasa Latin), yang berarti pendidik, meluntur. Harapan dan gambaran masyarakat tentang dokter yang bekerja penuh pengabdian dan menjadi pendidik masyarakat tidak tampak pada sebagian dokter saat ini. Yang sering dituding, biaya pendidikan dokter belakangan ini terbilang mahal, bahkan di universitas negeri. Akibatnya, banyak dokter tidak merasa perlu melakukan pengabdian di daerah, mereka ingin segera mencari uang untuk balik modal. Alasan lain, faktor keamanan, terutama di daerah konflik. Minimnya fasilitas kesehatan daerah terpencil menjadi kendala bagi dokter/dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran sebagaimana semestinya. Persoalan lain adalah sering terjadi keterlambatan gaji, minimnya sarana-prasarana kehidupan sehari-hari, serta ketiadaan jaminan masa depan. Semangat mengabdi Salah satu pembicara dalam diskusi, tokoh intelektual Anies Baswedan, menyatakan, sebenarnya masih banyak anak muda bersedia menjadi pengabdi. Pengalaman Anies dengan ”Indonesia Mengajar”, saat dibutuhkan 70-an sukarelawan, ada lebih dari 8.500 anak muda mendaftar. Padahal, mereka akan dikirim ke daerah terpencil sebagai guru dengan imbalan sama seperti guru daerah. ”Yang utama, pekerjaan itu harus ditawarkan sebagai kehormatan, bukan pengorbanan atau hukuman,” katanya. Kehadiran dokter tidak hanya menjaga kesehatan dan mengobati, tetapi juga mencerahkan, menjadi inspirasi. Hal itu sejalan dengan cerita Mohamad Subuh, pejabat Kementerian Kesehatan yang pernah bekerja di puskesmas pedalaman Kalimantan Barat selama delapan tahun. Ia menuturkan, tugasnya tidak hanya mengobati, tetapi juga menikahkan orang, melerai pertengkaran, memberi nama anak, dan sebagainya. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, ia melakukan hal-hal yang lebih dari tugas dokter umum, seperti melakukan operasi caesar, anestesi, dan bedah umum dengan peralatan sangat terbatas. Namun, ia bangga karena telah mengabdi dan membuka isolasi desa terpencil. Apalagi, pada zamannya pengiriman dokter didasarkan pada instruksi presiden. Menurut Anies, kesadaran mengabdi bisa berjalan jika pendidikan kedokteran menanamkan semangat pengabdian, di mana para pendidik memberikan contoh konkret tentang sikap dan perilaku pengabdian serta kesederhanaan. Pernyataan itu senada dengan Bambang. Perlu ada kesadaran pada dokter bahwa kita memiliki negara besar dengan sebagian rakyat yang sangat rendah derajat kesehatannya. Kesadaran untuk menempati daerah-daerah terbelakang itu perlu diajarkan di fakultas kedokteran. Selain kesulitan distribusi dokter, jumlah dokter Indonesia relatif kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani. Di Indonesia, perbandingan jumlah dokter dengan penduduk 29 per 100.000 penduduk (World Health Statistics, 2011). Sebagai perbandingan, Filipina 115 per 100.000 penduduk dan Vietnam 122 per 100.000 penduduk. Rasio Indonesia rendah bahkan ketika dibandingkan dengan negara yang penduduknya tak kalah banyak, seperti China (142 per 100.000 penduduk) dan India (60 per 100.000 penduduk). Menurut Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Menaldi Rasmin, dari jumlah fakultas kedokteran yang ada, diperhitungkan tahun 2014 sudah tersedia dokter umum dalam jumlah cukup untuk rasio dokter-penduduk yang ideal. Yang menjadi masalah adalah distribusi karena tidak ada sistem. Internship, yakni keharusan magang bagi dokter baru, menjadi salah satu yang membantu pemerintah untuk mendistribusikan dokter. Aman dan nyaman Dalam diskusi mengemuka, bagi sebagian besar dokter, bekerja di daerah tidak masalah. Yang diinginkan hanya aman dan nyaman. Aman dalam arti bekerja tanpa ketakutan diteror, dibunuh, atau bagi dokter perempuan tidak mengalami pelecehan seksual. Nyaman, bekerja dilengkapi dengan peralatan yang memungkinkan pelayanan kesehatan yang baik, mendapatkan sarana dan prasarana tinggal yang layak, serta penghasilan yang cukup untuk hidup. Selain itu, perlu jaminan karier, menjadi pegawai negeri sipil atau mendapat beasiswa untuk menjadi dokter spesialis. Hal-hal ini memungkinkan jika dokter dianggap sebagai tenaga strategis. Sebagaimana tentara menjaga keamanan negara, dokter menjaga kesehatan warga negara. Menurut Bambang, saat ini ada 3.000 dokter spesialis yang sekolahnya didanai pemerintah. Mereka akan ditempatkan di daerah tertinggal dan perbatasan. Yang jelas, untuk memastikan semua berjalan baik, perlu ada sistem kesehatan nasional terkait perencanaan dalam menyediakan fasilitas ataupun tenaga kesehatan yang diperlukan. Pemerintah harus mengatur distribusi tenaga kesehatan, termasuk dokter dan dokter spesialis agar merata, mengelola pembiayaan kesehatan nasional, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Semua program kesehatan harus sesuai dengan cetak biru dalam sistem kesehatan nasional. Ketiadaan sistem kesehatan nasional menyebabkan Indonesia kalah dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jadi, tunggu apa lagi?

    Mengabdi Sebagai Kehormatan

    Kompas, 22 Mei 2012

    Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup dalam standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka dan keluarganya, termasuk hak mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, kesehatan merupakan hak setiap orang.

    Tentunya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana guna menjamin kesehatan penduduk, termasuk tenaga kesehatan. Namun, hasil survei Departemen Kesehatan tahun 2007 di 78 kabupaten dari 17 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 30 persen dari 7.500 puskesmas di daerah terpencil tidak punya tenaga dokter.

    Berdasarkan data yang diungkapkan Bambang Sardjono, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi, sebanyak 25 persen dari 9.323 puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter. Artinya, sedikitnya 2.330 puskesmas tidak ada dokter. Hal itu terutama terjadi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau kecil terdepan dan terluar.

    Distribusi tenaga kesehatan merupakan masalah selain pembiayaan kesehatan, terutama setelah era Reformasi dan desentralisasi. Dokter, perawat, dan bidan yang ada cenderung berkumpul di kota-kota besar.

    Desentralisasi mempersulit penyebaran tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kota/kabupaten terpencil dan miskin tidak mampu memberikan insentif untuk menarik tenaga kesehatan bekerja di daerahnya. Desentralisasi yang semula diharapkan mampu memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, dalam kenyataan belum sepenuhnya berjalan dan bahkan memunculkan euforia di daerah yang mengakibatkan pembangunan kesehatan terkendala.

    Sebagai contoh, rendahnya anggaran pembangunan kesehatan dan penunjukan kepala dinas kesehatan yang bukan sarjana kesehatan masyarakat atau dokter, melainkan sarjana sosial, sarjana agama, dan sebagainya. Mereka menjabat karena kedekatan dengan kepala daerah.

    Memang tidak mudah menggerakkan tenaga kesehatan untuk berkarya di daerah terpencil dan tertinggal di tengah dunia yang condong pada materialisme. Di satu sisi, dokter diharapkan mengabdi pada kemanusiaan. Di sisi lain, dokter dianggap representasi kesuksesan dengan rumah dan kendaraan bagus.

    Situasi ini menjadi kegelisahan pada sebagian dokter. Semangat dokter, yang berakar pada kata dosere (bahasa Latin), yang berarti pendidik, meluntur. Harapan dan gambaran masyarakat tentang dokter yang bekerja penuh pengabdian dan menjadi pendidik masyarakat tidak tampak pada sebagian dokter saat ini. Yang sering dituding, biaya pendidikan dokter belakangan ini terbilang mahal, bahkan di universitas negeri. Akibatnya, banyak dokter tidak merasa perlu melakukan pengabdian di daerah, mereka ingin segera mencari uang untuk balik modal.

    Alasan lain, faktor keamanan, terutama di daerah konflik. Minimnya fasilitas kesehatan daerah terpencil menjadi kendala bagi dokter/dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran sebagaimana semestinya.

    Persoalan lain adalah sering terjadi keterlambatan gaji, minimnya sarana-prasarana kehidupan sehari-hari, serta ketiadaan jaminan masa depan.

    Semangat mengabdi

    Salah satu pembicara dalam diskusi, tokoh intelektual Anies Baswedan, menyatakan, sebenarnya masih banyak anak muda bersedia menjadi pengabdi.

    Pengalaman Anies dengan ”Indonesia Mengajar”, saat dibutuhkan 70-an sukarelawan, ada lebih dari 8.500 anak muda mendaftar. Padahal, mereka akan dikirim ke daerah terpencil sebagai guru dengan imbalan sama seperti guru daerah. ”Yang utama, pekerjaan itu harus ditawarkan sebagai kehormatan, bukan pengorbanan atau hukuman,” katanya. Kehadiran dokter tidak hanya menjaga kesehatan dan mengobati, tetapi juga mencerahkan, menjadi inspirasi.

    Hal itu sejalan dengan cerita Mohamad Subuh, pejabat Kementerian Kesehatan yang pernah bekerja di puskesmas pedalaman Kalimantan Barat selama delapan tahun. Ia menuturkan, tugasnya tidak hanya mengobati, tetapi juga menikahkan orang, melerai pertengkaran, memberi nama anak, dan sebagainya. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, ia melakukan hal-hal yang lebih dari tugas dokter umum, seperti melakukan operasi caesar, anestesi, dan bedah umum dengan peralatan sangat terbatas. Namun, ia bangga karena telah mengabdi dan membuka isolasi desa terpencil. Apalagi, pada zamannya pengiriman dokter didasarkan pada instruksi presiden.

    Menurut Anies, kesadaran mengabdi bisa berjalan jika pendidikan kedokteran menanamkan semangat pengabdian, di mana para pendidik memberikan contoh konkret tentang sikap dan perilaku pengabdian serta kesederhanaan. Pernyataan itu senada dengan Bambang. Perlu ada kesadaran pada dokter bahwa kita memiliki negara besar dengan sebagian rakyat yang sangat rendah derajat kesehatannya. Kesadaran untuk menempati daerah-daerah terbelakang itu perlu diajarkan di fakultas kedokteran.

    Selain kesulitan distribusi dokter, jumlah dokter Indonesia relatif kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani. Di Indonesia, perbandingan jumlah dokter dengan penduduk 29 per 100.000 penduduk (World Health Statistics, 2011). Sebagai perbandingan, Filipina 115 per 100.000 penduduk dan Vietnam 122 per 100.000 penduduk. Rasio Indonesia rendah bahkan ketika dibandingkan dengan negara yang penduduknya tak kalah banyak, seperti China (142 per 100.000 penduduk) dan India (60 per 100.000 penduduk).

    Menurut Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Menaldi Rasmin, dari jumlah fakultas kedokteran yang ada, diperhitungkan tahun 2014 sudah tersedia dokter umum dalam jumlah cukup untuk rasio dokter-penduduk yang ideal. Yang menjadi masalah adalah distribusi karena tidak ada sistem. Internship, yakni keharusan magang bagi dokter baru, menjadi salah satu yang membantu pemerintah untuk mendistribusikan dokter.

    Aman dan nyaman

    Dalam diskusi mengemuka, bagi sebagian besar dokter, bekerja di daerah tidak masalah. Yang diinginkan hanya aman dan nyaman. Aman dalam arti bekerja tanpa ketakutan diteror, dibunuh, atau bagi dokter perempuan tidak mengalami pelecehan seksual. Nyaman, bekerja dilengkapi dengan peralatan yang memungkinkan pelayanan kesehatan yang baik, mendapatkan sarana dan prasarana tinggal yang layak, serta penghasilan yang cukup untuk hidup.

    Selain itu, perlu jaminan karier, menjadi pegawai negeri sipil atau mendapat beasiswa untuk menjadi dokter spesialis. Hal-hal ini memungkinkan jika dokter dianggap sebagai tenaga strategis. Sebagaimana tentara menjaga keamanan negara, dokter menjaga kesehatan warga negara.

    Menurut Bambang, saat ini ada 3.000 dokter spesialis yang sekolahnya didanai pemerintah. Mereka akan ditempatkan di daerah tertinggal dan perbatasan.

    Yang jelas, untuk memastikan semua berjalan baik, perlu ada sistem kesehatan nasional terkait perencanaan dalam menyediakan fasilitas ataupun tenaga kesehatan yang diperlukan. Pemerintah harus mengatur distribusi tenaga kesehatan, termasuk dokter dan dokter spesialis agar merata, mengelola pembiayaan kesehatan nasional, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Semua program kesehatan harus sesuai dengan cetak biru dalam sistem kesehatan nasional. Ketiadaan sistem kesehatan nasional menyebabkan Indonesia kalah dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

    Jadi, tunggu apa lagi?

     

  6. 12:31 13th May 2012

    Tags: budaya

    Koruptor Direndam di Kamar Mandi

    Tulisan bernada komedi ini dimuat di Kompas, 13 Mei 2012. Humor bagaimanapun akan berkembang sesuai dengan zamannya. Ada yang masih menimbulkan geli, ada pula yang akan dinilai berbeda.

    ”Buah kedondong ya nona jatuh di sawah

    Jangan ditaruh ya nona di dalam peti

    Orang korupsi sudah pasti dia bersalah

    Baikan dia direndam di kamar mandi…”

    Itu salah satu bait lagu ”Andeca Andeci” dari kelompok lawak Warung Kopi Prambors. Album lawak yang pernah populer pada tahun 1979 dan awal 1980-an itu kini beredar kembali di pasar dalam kemasan CD. Setidaknya ada tiga judul yaitu Pokoknya Betul yang diedarkan oleh RNB dan PT Opera Swara Genta; Kemudian Warung Kopi Prambors Vol 1 dan Warung Kopi Prambors Vol 2 yang diedarkan PT Aquarius Musikindo. 

    Album lawak itu menarik disimak, bukan sekadar sebagai hiburan, tetapi juga sebagai dokumen sosial. Zaman telah berubah, ”orde” telah berganti-ganti. Dan, banyolan Warkop seperti mereaktualisasi diri. Coba simak bait lagu di atas. Dalam konteks hari ini, lagu itu malah jadi lebih lucu. Pertama, sekarang ”orang korupsi” belum tentu terbukti ”bersalah”. Kedua, ”orang korupsi” yang cuma ”direndam di kamar mandi” mungkin terlalu ringan. Karena wacana saat ini levelnya sudah sampai di Tugu Monas. Dan, itulah aspek lucunya.

    Lawakan Warkop pada album tersebut lahir di masa represif, era kekuasaan Orde Baru. Pada masa itu, pelawak tidak bisa asal melontarkan lawakan yang berbau sindiran, apalagi kritik kepada penguasa seperti yang belakangan berani dilontarkan komedian di panggung. Yang kemudian muncul adalah sindiran halus seperti dilontarkan Dono.

    ”Gantian-gantian… sudah waktunya ganti jangan terus di atas….”

    Dalam konteks masa kini, lontaran Dono itu mungkin susah meletupkan tawa. Akan tetapi, pada era tersebut, lawakan itu mempunyai daya gelitik pada telinga masyarakat karena berkonotasi pada kekuasaan. Masyarakat pada masa tersebut memerlukan kanal penyalur tekanan.

    Edit sosial

    Zaman berganti dan materi lawakan Warkop pada album tersebut rupanya perlu diedit. Mungkin ada bentuk tekanan lain sehingga pengeditan (baca: penyensoran) itu perlu dilakukan. Mereka yang pernah menyimak album (kaset) lawak Warkop pada era 1980-an pasti masih ingat lelucon ”dongkrak” Kasino yang naik turun saat ia memangku seorang perawat di bus. Sangat boleh jadi lawakan semacam itu dianggap sensitif untuk alasan-alasan tertentu sehingga ada bagian yang dipotong.

    Dalam konteks ”sensitifikasi” itu pula, plesetan lagu Kidung juga tidak lagi terdengar. Sekadar pengingat, Kidung digubah oleh Christ Manusama dengan lirik awal ”Tak selamanya mendung itu kelabu….” Oleh Warkop, lirik diplesetkan menjadi ”Tak selamanya Doris itu Callebout….” Dan seterusnya yang mungkin dianggap sensitif.

    Lawakan berlatar etnis juga dihilangkan pada beberapa bagian, terutama tentang nama-nama marga. Padahal di masa lalu, guyonan semacam itu justru terasa mengakrabkan anggota keluarga besar sebuah Indonesia. (XAR)

     

  7. 11:22

    Tags: budaya

    Penghiburan Soegija

    Tulisan ini adalah buah pikir Garin Nugroho. Dimuat di Kompas, 13 Mei 2012. Memang sebagai sebuah bangsa kita harus segera mendapatkan hiburan yang benar-benar sesuai dengan kita. Tentu saja yang benar-benar merepresentasikan kita, kalau bisa juga bisa menyebar ke tempat-tempat lain.

    ”Siapakah yang mampu melakukan penghiburan ketika masyarakat dipenuhi kekerasan dan penderitaan hidup”. Inilah cuplikan kecil dari buku harian uskup pertama Indonesia, Soegijapranata, di tengah situasi perang Pasifik yang melanda Indonesia (1940-1950). Kata ”hiburan” dalam cuplikan ini terasa sangat aktual dengan situasi berbangsa saat ini.

    ”Hiburan adalah segalanya,” ucap Wim Wenders, sutradara film terkemuka Jerman. Sebuah pemakluman sekaligus gugatan. Harap mafhum, investasi terbesar Amerika nomor dua setelah industri militer justru pada industri jasa hiburan.

    Yang harus diberi garis bawah, kata ”hiburan” dalam tulisan Uskup Soegija terasa diletakkan dalam relasinya dengan religiositas yang bermuara pada karakter lokal bangsa, sebutlah sikap pengorbanan, respek, dorongan kegembiraan, hingga nilai kepahlawanan dan kebersamaan.

    ” Hallyu alias Korean Wave” inilah istilah terpopuler berbicara tentang dunia hiburan di Indonesia ataupun dunia saat ini, merujuk pada penyebaran budaya pop Korea Selatan (film, seri televisi, musik, hingga fashion) ke seluruh ujung dunia, khususnya penduduk Asia timur, mengalahkan dominasi Amerika.

    Istilah ”Korean Wave” diperkenalkan oleh media China tahun 2001 ketika China diserbu beragam aspek gaya hidup Korea Selatan lewat internet dan televisi.

    Simak di Indonesia, keberhasilan seri drama televisi Korea Endless Love (2002) hingga Winter Sonata. Atau, kepopuleran kelompok musik K-Pop. Bahkan, cermati menjamurnya komunitas penggemar Korea, sebutlah Aike hingga ELF Joy Fandom. Jangan heran, pertunjukan-pertunjukan grup musik Korea tiketnya habis ludes dalam hitungan hari.

    Lalu, apakah rahasia ”Korean Wave” menembus dunia?

    Bisa diduga, produk budaya populer Korea sarat keterampilan kemasan ala Barat yang menjadi prasyarat industri populer bertransaksi internasional. Simak, kemasan visual hingga cara tuturnya.

    Namun, pengamat budaya populer China mencatat, di balik kemasan serba global dari industri budaya populer Korea terdapat sebuah nilai keutamaan penting yang menjadikannya dikonsumsi oleh masyarakat Asia, baik yang tinggal di Asia maupun dunia: yakni karakter nilai budaya lokal dalam perspektif konfusius. Harus dicatat, konfusianisme sudah menjadi bagian sejarah Korea dan sejarah sebagian Asia. Sebutlah nilai respek kepada yang dituakan, nilai kekeluargaan, hingga kerja keras. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Kim Song Hwan, pengelola sindikat televisi Korea Selatan, ”Asian value, Hollywood style.”

    Simak seri drama televisi seperti It’s Okay Dady Daughter (2010 ) yang berkisah anak yang ingin membahagiakan bapaknya. Demikian juga lirik lagu boyband G.O.D bertajuk ” To My Mother” yang berisi kisah saat mereka miskin, setiap malam makan mi instan dan tidak mampu makan keluar bersama. Akhir lagu itu berkata: ”Mother I love you, I regret that I haven’t this you before”.

    Dalam perspektif hiburan dunia, kesuksesan animasi Jepang Doraemon merepresentasikan karakter teknologi Jepang yang serba praktis dan efisien seperti layaknya keajaiban kantong Doraemon. Simak juga kesuksesan sinema Iran yang berbasis cara bertutur sufi yang menjadi tradisi lokal, yakni berkisah sederhana tetapi mengusung filsafat hidup.

    Catatan di atas mengisyaratkan, kata ”penghiburan” dalam buku harian Soegijapranata bukanlah kerja gampangan dan peniruan serta pengonsumsian yang rakus, tetapi hiburan adalah sesuatu yang dimuliakan, tumbuh dari nilai-nilai karakter lokal bangsa dalam keterampilan dan pengetahuan global.

    Haruslah diingat: ”Penggampangan hiburan melahirkan masyarakat yang gampangan, instan, rapuh, vulgar, dan penuh kekerasan”.

     

  8. 11:40 1st Apr 2012

    Tags: budaya

    Mengoleksi Kemolekan Indonesia

    Tulisan ini adalah buah pikir Myrna Ratna. Dimuat di Kompas, 1 April 2012. Tentu saja kita tak boleh akar. Mari kita lihat kembali apakah masih ada yang tersisa untuk kita rawat. Atau malah yang sudah tiada kita hidupkan kembali. Silahkan.

    Mereka menyebutnya proyek idealis. Memperkenalkan keindahan perhiasan Nusantara, menjadikannya bagian keseharian perempuan Indonesia.

    Bentuknya oval. Terbuat dari perak asli, dengan desain yang menyerupai jalinan batang bunga. Ada taburan intan di antara lekukannya, yang berkilauan tertimpa cahaya. Ini adalah bros antik asli yang berasal dari Jawa Tengah dan diperkirakan dibuat pada abad ke-18 atau ke-19. Bros ini pernah menjadi milik seorang saudagar batik di Laweyan, Solo.

    Tengok juga kalung panjang kanatar yang terbuat dari emas dengan desain yang unik dan indah. Rantainya yang meliuk terasa kokoh di leher. Bandulnya berbentuk lengkungan segitiga dengan tiga hiasan bunga mungil yang menjuntai di setiap sisinya. Ini merupakan replika perhiasan dari Sumba Timur sekitar abad ke-18-19.

    ”Kalung ini dahulu kala digunakan sebagai alat perantara antara kehidupan dunia dan alam spiritual, khususnya pada saat trance,” kata Terry Wijaya Supit, yang bersama ketiga sahabatnya, Ria Glenn, Ina Symonds, dan Yasmin W, memelopori gerakan mencintai perhiasan Nusantara melalui produk berlabel Manjusha Nusantara.

    Manjusha dalam bahasa Sansekerta berarti sekotak perhiasan. Indonesia yang pada masa lampau merupakan kumpulan dari kerajaan maupun kesultanan memiliki warisan ragam perhiasan yang kaya dan memukau. Bukan saja karena teknik pembuatannya yang berkualitas tinggi, melainkan juga ragam perhiasan ini umumnya sarat makna dan filosofi.

    Mamuli misalnya, kalung unik yang berasal dari Sumba Timur pada abad ke-19 itu bukan sekadar penghias leher. Perhiasan yang rancangannya dipengaruhi tradisi animisme itu memiliki filosofi yang menjunjung tinggi posisi perempuan. Kalung ini merupakan simbol kesuburan yang biasa digunakan sebagai hadiah perkawinan atau dipakai pada upacara adat.

    ”Kami selalu bersemangat dan penasaran untuk menelusuri asal sebuah perhiasan. Bahkan sampai mencari ke museum, buku-buku, dan perpustakaan. Begitu ketemu perhiasan yang mirip, apalagi kalau betul-betul sama dengan yang kami punya, senangnya minta ampun,” kata Terry, yang punya latar belakang arkeologi dan memiliki koleksi perhiasan antik dari berbagai pelosok Indonesia.

    Minat yang sama jugalah yang mempertemukan keempatnya. ”Saya memang dibesarkan di lingkungan yang penyuka barang antik. Kedua orangtua saya kolektor benda-benda antik, jadi sejak kecil saya biasa bergaul dengan yang kuno-kuno,” timpal Ria yang sehari-hari menjadi manajer PR sebuah produk kecantikan.

    Patungan

    Awalnya, keempat perempuan ini patungan masing-masing Rp 5 juta. Modal itu digunakan untuk membuat replika sejumlah perhiasan koleksi pribadi. Ketika perhiasan replika itu ditawarkan kepada kalangan terdekat, produk tersebut laris manis. Bahkan, pesanan mengalir datang.

    Melihat animo yang tinggi, mereka kemudian mulai melakukan gelaran (private showing) kepada sejumlah kalangan, termasuk memberikan presentasi tentang perhiasan Indonesia dari zaman batu sampai kolonial.

    Upaya ini dibarengi dengan berkeliling ke Yogyakarta, Solo, Bali, Nusa Tenggara, Jambi, untuk mencari perajin, sampai akhirnya terkumpul sejumlah perajin yang memiliki talenta luar biasa. ”Mereka bisa membuat replika yang sama halus dengan yang asli,” kata Terry.

    Proyek ini setidaknya bisa membuat sejumlah perajin yang saat itu sudah beralih kerja menjadi buruh atau kuli—karena tidak lagi memperoleh order untuk membuat barang kerajinan di tempatnya—bergairah kembali dan punya harapan.

    ”Yang membuat saya senang, para perajin ini, selain membuat replika yang kami minta, juga sudah kembali berproduksi dengan kreasi karya sendiri. Ini mendorong mereka untuk terus berinovasi, enggak mandek,” kata Terry.

    Dari hati

    Hanya dalam beberapa bulan sejak Manjusha didirikan pada tahun 2011, modal telah kembali. Namun, yang membuat Terry dan kawan-kawan semakin bersemangat adalah semakin banyak perempuan yang tertarik mengenakan perhiasan khas Indonesia dalam busana sehari-hari.

    Bagi perempuan yang memang sudah menyenangi perhiasan antik, mereka kini punya akses untuk memperolehnya. ”Sedangkan untuk mereka yang belum biasa memakai perhiasan seperti ini, awalnya mereka hanya mengenakannya untuk acara formal ke kondangan atau ke acara-acara yang perlu memakai kebaya dan pakaian daerah. Namun, lama-lama mulai banyak yang memadukan perhiasan ini dengan pakaian ke kantor,” kata Ria yang telaten menerangkan produknya kepada pengunjung yang datang ke gerai Manjusha di sebuah pameran di Jakarta Convention Center, pertengahan Maret lalu.

    Melayani sendiri pengunjung juga dijadikan kiat untuk menyebarkan informasi. Betul saja, sore itu seorang perempuan setengah baya menanyakan dengan detail sejarah sebuah pending. Ria dengan rinci menjelaskannya, sekaligus memperagakan padu-padan perhiasan itu dengan baju yang dipakainya. Ada juga pengunjung yang bolak-balik menawar harga atau minta dilayani dengan cepat. Semua dihadapi dengan sabar.

    Ini mungkin baru langkah kecil. Namun, mereka menyimpan mimpi besar: ingin mewujudkan sebuah galeri seni lengkap dengan bengkel kerjanya. Pengunjung yang datang kelak bukan saja bisa melihat koleksi perhiasan asli dan mengamati para perajin bekerja, melainkan juga bisa langsung memiliki produk replikanya.

    ”Kami punya mimpi untuk menyatukan semua perajin di satu tempat. Di situ kita bisa memperkenalkan latar belakang ragam perhiasan kepada pengunjung, lewat video, seminar, termasuk melihat proses pembuatannya. Di situ juga ada museumnya dan ada display replikanya. Singkatnya, kami pengin punya Desa Manjusha,” kata Terry.

    Sepertinya itu akan menjadi sebuah ”desa” yang berkelip dan dikerumuni perempuan cantik….

    Mereka menyebutnya proyek idealis. Memperkenalkan keindahan perhiasan Nusantara, menjadikannya bagian keseharian perempuan Indonesia.

    Bentuknya oval. Terbuat dari perak asli, dengan desain yang menyerupai jalinan batang bunga. Ada taburan intan di antara lekukannya, yang berkilauan tertimpa cahaya. Ini adalah bros antik asli yang berasal dari Jawa Tengah dan diperkirakan dibuat pada abad ke-18 atau ke-19. Bros ini pernah menjadi milik seorang saudagar batik di Laweyan, Solo.

    Tengok juga kalung panjang kanatar yang terbuat dari emas dengan desain yang unik dan indah. Rantainya yang meliuk terasa kokoh di leher. Bandulnya berbentuk lengkungan segitiga dengan tiga hiasan bunga mungil yang menjuntai di setiap sisinya. Ini merupakan replika perhiasan dari Sumba Timur sekitar abad ke-18-19.

    ”Kalung ini dahulu kala digunakan sebagai alat perantara antara kehidupan dunia dan alam spiritual, khususnya pada saat trance,” kata Terry Wijaya Supit, yang bersama ketiga sahabatnya, Ria Glenn, Ina Symonds, dan Yasmin W, memelopori gerakan mencintai perhiasan Nusantara melalui produk berlabel Manjusha Nusantara.

    Manjusha dalam bahasa Sansekerta berarti sekotak perhiasan. Indonesia yang pada masa lampau merupakan kumpulan dari kerajaan maupun kesultanan memiliki warisan ragam perhiasan yang kaya dan memukau. Bukan saja karena teknik pembuatannya yang berkualitas tinggi, melainkan juga ragam perhiasan ini umumnya sarat makna dan filosofi.

    Mamuli misalnya, kalung unik yang berasal dari Sumba Timur pada abad ke-19 itu bukan sekadar penghias leher. Perhiasan yang rancangannya dipengaruhi tradisi animisme itu memiliki filosofi yang menjunjung tinggi posisi perempuan. Kalung ini merupakan simbol kesuburan yang biasa digunakan sebagai hadiah perkawinan atau dipakai pada upacara adat.

    ”Kami selalu bersemangat dan penasaran untuk menelusuri asal sebuah perhiasan. Bahkan sampai mencari ke museum, buku-buku, dan perpustakaan. Begitu ketemu perhiasan yang mirip, apalagi kalau betul-betul sama dengan yang kami punya, senangnya minta ampun,” kata Terry, yang punya latar belakang arkeologi dan memiliki koleksi perhiasan antik dari berbagai pelosok Indonesia.

    Minat yang sama jugalah yang mempertemukan keempatnya. ”Saya memang dibesarkan di lingkungan yang penyuka barang antik. Kedua orangtua saya kolektor benda-benda antik, jadi sejak kecil saya biasa bergaul dengan yang kuno-kuno,” timpal Ria yang sehari-hari menjadi manajer PR sebuah produk kecantikan.

    Patungan

    Awalnya, keempat perempuan ini patungan masing-masing Rp 5 juta. Modal itu digunakan untuk membuat replika sejumlah perhiasan koleksi pribadi. Ketika perhiasan replika itu ditawarkan kepada kalangan terdekat, produk tersebut laris manis. Bahkan, pesanan mengalir datang.

    Melihat animo yang tinggi, mereka kemudian mulai melakukan gelaran (private showing) kepada sejumlah kalangan, termasuk memberikan presentasi tentang perhiasan Indonesia dari zaman batu sampai kolonial.

    Upaya ini dibarengi dengan berkeliling ke Yogyakarta, Solo, Bali, Nusa Tenggara, Jambi, untuk mencari perajin, sampai akhirnya terkumpul sejumlah perajin yang memiliki talenta luar biasa. ”Mereka bisa membuat replika yang sama halus dengan yang asli,” kata Terry.

    Proyek ini setidaknya bisa membuat sejumlah perajin yang saat itu sudah beralih kerja menjadi buruh atau kuli—karena tidak lagi memperoleh order untuk membuat barang kerajinan di tempatnya—bergairah kembali dan punya harapan.

    ”Yang membuat saya senang, para perajin ini, selain membuat replika yang kami minta, juga sudah kembali berproduksi dengan kreasi karya sendiri. Ini mendorong mereka untuk terus berinovasi, enggak mandek,” kata Terry.

    Dari hati

    Hanya dalam beberapa bulan sejak Manjusha didirikan pada tahun 2011, modal telah kembali. Namun, yang membuat Terry dan kawan-kawan semakin bersemangat adalah semakin banyak perempuan yang tertarik mengenakan perhiasan khas Indonesia dalam busana sehari-hari.

    Bagi perempuan yang memang sudah menyenangi perhiasan antik, mereka kini punya akses untuk memperolehnya. ”Sedangkan untuk mereka yang belum biasa memakai perhiasan seperti ini, awalnya mereka hanya mengenakannya untuk acara formal ke kondangan atau ke acara-acara yang perlu memakai kebaya dan pakaian daerah. Namun, lama-lama mulai banyak yang memadukan perhiasan ini dengan pakaian ke kantor,” kata Ria yang telaten menerangkan produknya kepada pengunjung yang datang ke gerai Manjusha di sebuah pameran di Jakarta Convention Center, pertengahan Maret lalu.

    Melayani sendiri pengunjung juga dijadikan kiat untuk menyebarkan informasi. Betul saja, sore itu seorang perempuan setengah baya menanyakan dengan detail sejarah sebuah pending. Ria dengan rinci menjelaskannya, sekaligus memperagakan padu-padan perhiasan itu dengan baju yang dipakainya. Ada juga pengunjung yang bolak-balik menawar harga atau minta dilayani dengan cepat. Semua dihadapi dengan sabar.

    Ini mungkin baru langkah kecil. Namun, mereka menyimpan mimpi besar: ingin mewujudkan sebuah galeri seni lengkap dengan bengkel kerjanya. Pengunjung yang datang kelak bukan saja bisa melihat koleksi perhiasan asli dan mengamati para perajin bekerja, melainkan juga bisa langsung memiliki produk replikanya.

    ”Kami punya mimpi untuk menyatukan semua perajin di satu tempat. Di situ kita bisa memperkenalkan latar belakang ragam perhiasan kepada pengunjung, lewat video, seminar, termasuk melihat proses pembuatannya. Di situ juga ada museumnya dan ada display replikanya. Singkatnya, kami pengin punya Desa Manjusha,” kata Terry.

    Sepertinya itu akan menjadi sebuah ”desa” yang berkelip dan dikerumuni perempuan cantik….