Muhammad Akhyar

Tulisan ini dimuat di Kompas, 27 Februari 2012. Kekerasan tampaknya menjadi cara untuk mencapai sesuatu. Sesuatu inilah yang harus kita gali, terus dan terus. Agar ada hikmah yang kita dapat, agar ada cara yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya.

Jakarta, Kompas - Kekerasan dan kebrutalan yang dilakukan individu atau kelompok akhir-akhir ini menunjukkan masyarakat kehilangan orientasi. Kondisi itu ditunjang ketidakjelasan arah negara, aparat negara korup, figur publik sering berbohong, sedangkan penguasa lebih mengagungkan citra.

Pada sisi lain, penindasan sistem peradilan terhadap yang lemah terus dipertontonkan, yang menggerus moralitas dan kepercayaan publik. Yang menonjol justru kekuasaan berorientasi pada materi. ”Kini, orientasi sebagian masyarakat pun diwarnai segala hal bersifat kebendaan (materi). Nilai moral yang baik mulai ditinggalkan,” kata sosiolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tadjuddin Noer Effendi.

Masyarakat kini dengan mudah melihat figur publik bergelimang kemewahan, yang diperoleh entah bagaimana caranya. Pada saat yang sama, kemiskinan semakin kentara di kota-kota dan desa-desa.

Tadjuddin menyebutkan, disorientasi publik sekarang ini berbarengan dengan kemerosotan nilai kemanusiaan (dehumanisasi). ”Masyarakat mudah sekali kalap,” kata Tadjuddin di Yogyakarta, Sabtu (25/2).

Aparat pengayom, pelayan, dan pelindung pencari keadilan dengan mudah membebaskan orang berkuasa yang terjerat hukum. Tidak ada kesepadanan hukuman dengan perbuatan jelas- jelas dipertontonkan negara kepada rakyatnya.

Hukuman bagi koruptor uang negara jauh di bawah rasa keadilan masyarakat, sementara remaja tersangka pencuri sandal diperlakukan tidak adil.

Berbagai kesewenang-wenangan itulah yang memantik aneka kekerasan tak terduga. ”Bagaimana orang yang mencari arah hidup bisa menentukan arah hidupnya kalau negara sendiri tidak jelas mau diarahkan ke mana,” kata Kepala Bagian Psikologi Sosial Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Nani Nurrachman.

Di tengah nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terus dipinggirkan itu, hampir tidak ada tempat bagi penegakan moral. Data Markas Besar Kepolisian RI, kasus korupsi terus meningkat. Tahun 2011 ada 1.323 kasus, naik dibandingkan tahun 2010 (585 kasus).

Mental publik terdampak

Hilangnya orientasi negara dan masyarakat diperparah oleh lemahnya kepedulian sosial yang diikuti lemahnya kontrol sosial. Hampir setiap hari media menayangkan kekerasan. Mulai dari tawuran pelajar hingga tawuran warga. Keberadaan polisi tak mereka hiraukan.

”Fenomena ini menunjukkan sebagian masyarakat sedang sakit mental. Bermacam kekerasan, korupsi, dan pembunuhan dilakukan tanpa rasa malu,” kata peneliti pada Pusat Kesehatan Mental Masyarakat (The Centre for Public Mental Health) Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, M Noor Rochman Hadjam.

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2011, jumlah tawuran pelajar tahun 2011 sebanyak 339 kasus dengan korban 82 orang meninggal. Adapun tahun 2010 berjumlah 128 kasus. Tawuran antarsuporter sepak bola kian sering terjadi. Begitu pula kekerasan antarkelompok massa makin brutal dan sadis.

Di sisi lain, petugas keamanan yang diharapkan bertindak tegas menertibkan situasi, justru terkesan membiarkan. Kondisi itu dalam beberapa kasus terus berulang dan diliput media dengan gamblang.

Media juga secara vulgar meliput rekonstruksi perampokan, pembunuhan berantai secara sadis, dan tawuran dua kelompok preman. Tayangan tersebut, lanjut Noor Rochman, turut memengaruhi individu atau kelompok untuk menirunya, bahkan anak-anak pun melakukannya.

Dari tahun ke tahun, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum terus bertambah.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Tun Kurniasih Bastaman mengatakan, kekerasan yang banyak terjadi merupakan indikator kekecewaan, kemarahan, dan putus asa pada individu-individu dalam masyarakat. Alih-alih tersalurkan atau mendapatkan solusi, berbagai tekanan jiwa masyarakat itu justru makin bertambah dari hari ke hari.

Gumpalan kekecewaan individu-individu tersebut menjadi energi negatif yang sewaktu-waktu bisa meletup menjadi kekerasan, baik secara sendiri maupun kolektif. Kemarahan kolektif dapat terjadi jika sumber masalah yang dihadapi individu-individu sama dan munculnya perasaan senasib sebagai sesama korban.

Tanpa kendali

Maraknya kekerasan yang brutal dan sadis juga mengindikasikan kegagalan pemerintah pusat mengendalikan negara. Negara memandang kekerasan sebagai kejadian spontan, bukan peristiwa dengan akar sejarah panjang berupa ketidakadilan dan ketidaktuntasan menyelesaikan masalah.

Dosen Kajian Budaya UI, Seno Gumira Ajidarma, mengatakan, kekerasan adalah isyarat untuk berkomunikasi. Ada pesan yang ingin disampaikan pelakunya. ”Jalur-jalur mencari solusi di negeri ini sudah penuh akal-akalan. Diplomasi pemerintah isinya kibul melulu. Masyarakat menjadi frustrasi karena selalu mentok jika ingin menyelesaikan persoalan melalui jalur-jalur yang ada. Mereka akhirnya melakukan kekerasan agar didengar dan diperhatikan,” katanya.

Konflik sosial di sekitar kawasan pertambangan yang marak saat ini adalah contoh penyelesaian masalah yang tak serius dan tidak tuntas. Ketidakpercayaan masyarakat diwujudkan dengan kekerasan yang agresif. Persoalannya, penanganannya justru warga direpresi, bukan dicari akar persoalannya lalu diselesaikan. Dampaknya, kekerasan tersebut akan muncul lagi dengan bentuk yang lebih keras. Penanganan yang keliru hanya menunda permasalahan besar.

Kini, isu yang diusung adalah kekerasan yang semakin kompleks. Tidak lagi soal ekonomi, budaya, keamanan, dan politik.

”Tidak ada lagi penyebab tunggal. Sudah bercampur semua. Ini menyebabkan kasus kekerasan meluas dan bentuknya ngeri sekali,” kata Koordinator Program Pascasarjana Psikologi Perdamaian Universitas Indonesia, yang juga Ketua Lembaga Institut Titian Perdamaian, Ichsan Malik.

(MZW/IND/NDY/ABK/NEL/FRO/MDN/ARA)